Pendahuluan
Dalam sistem keuangan negara, pemerintah pusat memiliki kewajiban untuk mendistribusikan sebagian penerimaan pajak kepada pemerintah daerah. Mekanisme ini dikenal sebagai Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak, sebuah instrumen penting yang bertujuan untuk mendukung pembangunan dan pemerataan ekonomi di seluruh Indonesia.
Tahun 2025, aturan terkait DBH pajak kembali menjadi perhatian, terutama bagi pengusaha, perusahaan perorangan, maupun badan usaha. Memahami mekanisme DBH tidak hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga bagi dunia usaha yang beroperasi di wilayah INDONESIA dan daerah lainnya.
Apa Itu Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak?
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang bersumber dari penerimaan pajak negara. Tujuannya adalah menciptakan pemerataan keuangan antara pusat dan daerah serta memastikan daerah memiliki sumber pendanaan untuk pembangunan, pelayanan publik, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Dengan kata lain, DBH merupakan bentuk nyata keadilan fiskal: daerah yang berkontribusi pada penerimaan pajak nasional juga merasakan manfaatnya melalui alokasi dana dari pemerintah pusat.
Dasar Hukum DBH Pajak 2025
Dana Bagi Hasil Pajak diatur dalam beberapa regulasi penting, di antaranya:
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah.
Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) sebagai payung hukum kebijakan perpajakan terbaru.
Peraturan Menteri Keuangan (PMK) yang secara teknis mengatur mekanisme perhitungan, alokasi, dan penyaluran DBH di tahun berjalan.
Pada tahun 2025, pemerintah menegaskan kembali pentingnya DBH sebagai instrumen untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
Baca Juga: Pentingnya Pelaporan Pajak yang Konsisten
Jenis Pajak yang Masuk dalam DBH
Berdasarkan aturan yang berlaku, berikut adalah jenis pajak yang dibagihasilkan kepada daerah:
PPh Pasal 21 (atas penghasilan karyawan/pegawai).
PPh Pasal 25/29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri.
PPh Final UMKM.
Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB).
Jenis-jenis pajak ini dipilih karena memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi yang terjadi di daerah.
Mekanisme Distribusi DBH Pajak 2025
Mekanisme penyaluran DBH pajak meliputi beberapa tahapan berikut:
Perhitungan oleh Pemerintah Pusat
Kementerian Keuangan menghitung besaran DBH berdasarkan realisasi penerimaan pajak di daerah.Penetapan Alokasi
Alokasi DBH ditentukan dalam APBN dan ditetapkan melalui PMK.Penyaluran ke Pemerintah Daerah
Dana disalurkan secara bertahap ke rekening kas umum daerah.Penggunaan DBH
Pemerintah daerah wajib menggunakan dana ini untuk pembangunan, peningkatan pelayanan publik, serta program-program prioritas sesuai kebutuhan masyarakat.
Manfaat Dana Bagi Hasil Pajak
Bagi berbagai pihak, DBH memiliki manfaat strategis, yaitu:
Bagi Pemerintah Daerah: Sumber pendanaan pembangunan dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Bagi Dunia Usaha: Menciptakan infrastruktur yang lebih baik, layanan publik yang lebih cepat, dan peluang bisnis baru.
Bagi Masyarakat: Pemerataan pembangunan, peningkatan kesejahteraan, dan kualitas hidup yang lebih baik.
Implikasi bagi Pengusaha dan Badan Usaha
Pengusaha, perusahaan perorangan, maupun badan usaha di wilayah JABODETABEK perlu memahami DBH karena:
Infrastruktur dan layanan publik yang lebih baik akan mendukung kegiatan bisnis.
Transparansi penggunaan DBH menciptakan iklim usaha yang kondusif.
Kesempatan kolaborasi dalam proyek-proyek pembangunan daerah yang dibiayai DBH.
Dengan kata lain, semakin optimal pemanfaatan DBH, semakin besar pula dampaknya pada ekosistem bisnis di suatu wilayah.
Kesimpulan
Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak 2025 adalah instrumen penting dalam sistem perpajakan Indonesia. Selain menjadi bentuk pemerataan fiskal, DBH juga membawa manfaat nyata bagi pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat.
Bagi pengusaha di INDONESIA, memahami mekanisme DBH berarti memahami bagaimana kebijakan fiskal dapat memengaruhi perkembangan usaha di tingkat lokal. Oleh karena itu, wawasan tentang DBH bukan hanya penting bagi pemerintah daerah, tetapi juga strategis bagi para pelaku usaha.
