PPN 2025: Perubahan Tarif & Regulasi Baru yang Perlu Ketahui

Mulai 1 Januari 2025, Indonesia akan memberlakukan perubahan signifikan dalam kebijakan Pajak…

Cara Cepat dan Praktis Menambahkan “Role” Akses di Core Tax

Pendahuluan Core Tax merupakan sistem administrasi pajak yang memungkinkan wajib pajak dan pihak terkait untuk mengelola kewajiban perpajakan secara lebih efektif. Dalam sistem ini, pengguna dapat diberikan peran atau “role” tertentu agar dapat mengakses fitur yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya. Menambahkan “role” akses di Core Tax sangat penting bagi perusahaan, konsultan pajak, atau individu yang memerlukan akses berbeda sesuai dengan kebutuhan operasional mereka. Artikel ini akan membahas cara cepat dan praktis untuk menambahkan “role” akses di Core Tax secara lengkap. Mengapa “Role” Akses di Core Tax Penting? Menambahkan “role” akses di Core Tax sangat penting untuk: Syarat dan Ketentuan untuk Menambahkan “Role” Sebelum menambahkan “role” akses di Core Tax, pastikan bahwa: Langkah-Langkah Menambahkan “Role” Akses di Core Tax Berikut adalah langkah-langkah mudah untuk menambahkan “role” akses di Core Tax: 1. Masuk ke Sistem Core Tax 2. Pilih Menu Pengelolaan Akses 3. Tambahkan Pengguna Baru atau Edit Role yang Ada 4. Konfirmasi dan Verifikasi 5. Cek Status Role Akses Tips dan Solusi jika Mengalami Kendala Jika mengalami masalah saat menambahkan “role” akses, pertimbangkan solusi berikut: Kesimpulan Menambahkan “role” akses di Core Tax adalah langkah penting untuk mengatur hak akses pengguna secara aman dan efisien. Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, Anda dapat dengan mudah mengelola peran pengguna sesuai dengan kebutuhan bisnis atau kepentingan perpajakan Anda. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi pengguna dan memantau perubahan akses secara berkala agar sistem tetap aman dan berjalan dengan optimal.

Tidak Perlu Lapor SPT Lagi: Panduan Mengajukan Wajib Pajak Non-Efektif

Mengelola kewajiban pajak sering menjadi tantangan bagi banyak wajib pajak, terutama bagi mereka yang sudah tidak memiliki penghasilan atau aktivitas ekonomi yang relevan dengan perpajakan. Dalam kondisi tertentu, Anda dapat mengajukan status sebagai Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE) sehingga tidak perlu lagi melaporkan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT). Artikel ini akan memberikan panduan lengkap mengenai cara mengajukan WP Non-Efektif, syarat, dan manfaatnya. Apa Itu Wajib Pajak Non-Efektif (WP NE)? WP Non-Efektif adalah status yang diberikan kepada wajib pajak yang tidak lagi memenuhi kewajiban pelaporan pajak karena kondisi tertentu, seperti: Status ini memberikan keleluasaan bagi wajib pajak untuk tidak perlu melaporkan SPT secara rutin tanpa melanggar ketentuan perpajakan. Kriteria Wajib Pajak yang Bisa Mengajukan WP Non-Efektif Menurut kebijakan Direktorat Jenderal Pajak (DJP), kriteria wajib pajak yang dapat mengajukan WP NE meliputi: Manfaat Mengajukan Status WP Non-Efektif Mengajukan WP Non-Efektif dapat memberikan beberapa manfaat, antara lain: Cara Mengajukan Status Wajib Pajak Non-Efektif Berikut langkah-langkah yang dapat Anda ikuti untuk mengajukan WP Non-Efektif: 1. Siapkan Dokumen Pendukung Dokumen yang biasanya diperlukan meliputi: 2. Ajukan Permohonan Secara Online Langkah ini dapat dilakukan melalui situs DJP Online: 3. Ajukan Secara Langsung (Opsional) Jika Anda kesulitan dengan pengajuan online, Anda juga dapat mengajukan permohonan langsung di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar dengan membawa dokumen yang diperlukan. Proses Persetujuan dan Status WP NE Setelah permohonan diajukan, DJP akan memproses pengajuan Anda. Jika disetujui: Hal yang Perlu Diperhatikan Kesimpulan Mengajukan status sebagai Wajib Pajak Non-Efektif adalah solusi praktis bagi Anda yang tidak lagi memiliki penghasilan atau aktivitas ekonomi yang relevan dengan perpajakan. Dengan mengikuti panduan di atas, Anda dapat menghindari kewajiban pelaporan pajak yang tidak diperlukan sekaligus mematuhi aturan perpajakan yang berlaku. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi dan memanfaatkan layanan online yang disediakan DJP untuk kemudahan pengelolaan kewajiban pajak Anda. Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pihak pajak jika membutuhkan panduan lebih lanjut.

Panduan Lengkap Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dengan Mudah

Panduan Lengkap Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dengan Mudah Pendahuluan Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) sering kali menjadi tantangan bagi banyak orang. Pemahaman yang kurang tentang aturan perpajakan seringkali menyebabkan kesalahan perhitungan, yang berujung pada sanksi administratif. Dalam artikel ini, kami akan memberikan panduan lengkap, langkah demi langkah, untuk membantu Anda menghitung Pajak Penghasilan Pribadi dengan mudah dan sesuai dengan kebijakan yang berlaku di tahun 2025. Apa itu Pajak Penghasilan Pribadi? Pajak Penghasilan Pribadi (PPh) adalah pajak yang dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh individu dalam satu tahun pajak. Penghasilan ini mencakup gaji, honorarium, keuntungan usaha, bunga, dividen, royalti, hingga hadiah. Langkah-Langkah Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi 1. Identifikasi Penghasilan Kena Pajak (PKP) 2. Kurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Contoh Perhitungan PTKP:Seorang wajib pajak berstatus kawin dengan 2 anak: 3. Hitung Penghasilan Kena Pajak (PKP) 4. Terapkan Tarif Pajak Berlapis (Pasal 17 UU PPh) Contoh: Jika PKP Anda adalah Rp100.000.000: 5. Kurangi Kredit Pajak (Jika Ada) Jika Anda telah membayar pajak sebelumnya melalui pemotongan pajak (misalnya, PPh Pasal 21), jumlah tersebut dapat dikurangkan dari total PPh terutang. Tips Mengelola Pajak Penghasilan Pribadi Kesimpulan Menghitung Pajak Penghasilan Pribadi sebenarnya tidak serumit yang dibayangkan jika dilakukan secara terstruktur. Dengan memahami langkah-langkah dasar dan memanfaatkan fasilitas yang ada, Anda dapat menghitung pajak dengan akurat dan menghindari sanksi. Jadikan kepatuhan pajak sebagai bagian dari tanggung jawab Anda sebagai warga negara. Ingat, pajak yang Anda bayarkan turut berkontribusi pada pembangunan negara. Mari mulai menghitung dan melaporkan pajak dengan benar mulai sekarang!

Mengapa Wajib Pajak Perlu Mengantisipasi Risiko P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper?

Mengapa Wajib Pajak Perlu Mengantisipasi Risiko P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper? Pendahuluan Sebagai wajib pajak, memahami kewajiban perpajakan adalah hal yang tidak bisa diabaikan. Pemerintah terus memperkuat sistem perpajakan melalui berbagai kebijakan yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan kepatuhan, salah satunya adalah Pemadanan Data Kependudukan (P2DK). Kebijakan ini, bersama dengan pemeriksaan pajak dan proses Bukti Permulaan (Bukper), sering kali menjadi tantangan yang dihadapi oleh wajib pajak. Jika tidak disikapi dengan bijak, risiko dari kebijakan ini dapat berdampak negatif, mulai dari sanksi administratif hingga sanksi pidana. Oleh karena itu, wajib pajak perlu mengambil langkah proaktif untuk mengantisipasi dan mengelola risiko yang muncul. 1. Memahami P2DK, Pemeriksaan, dan Bukper 2. Mengapa Risiko Ini Perlu Diantisipasi? 3. Cara Efektif Mengantisipasi Risiko 4. Dampak Positif dari Antisipasi yang Tepat Solusi dan Penutup Bagi wajib pajak, langkah terbaik untuk mengantisipasi risiko adalah dengan mengutamakan transparansi dan kepatuhan. Menggunakan jasa konsultan pajak yang terpercaya bisa menjadi solusi jika merasa kewalahan dalam mengelola kewajiban pajak. Selain itu, wajib pajak juga disarankan untuk memanfaatkan teknologi perpajakan yang canggih untuk mempermudah pengelolaan laporan pajak. Dengan pendekatan yang proaktif, risiko yang mungkin muncul dari P2DK, pemeriksaan pajak, dan Bukper dapat diminimalkan secara signifikan, sehingga wajib pajak dapat menjalankan kewajibannya dengan lebih tenang dan terorganisir.